 |
| Menghadapi Tantangan Serta Isu-Isu Yang Muncul Dalam Pilkada |
Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan dan penentuan pemimpin dapat menjadi inti dari prinsip demokrasi. Merampas partisipasi masyarakat secara adil dianggap sebagai menolak prinsip demokrasi. Dalam pengaturan pemilihan umum parlemen, visi ini dipandang sebagai landasan yang memastikan sistem yang lebih efektif dan demokratis dari pada sistem indeks. Ditinjuk pemimpin dalam sistem pemilihan langsung menduduki posisi pemerintahan dan dianggap lebih sah karena mencerminkan keinginan mayoritas Demokrasi adalah gaya pemerintahan di mana semua penduduk memiliki hak untuk mengambil keputusan yang akan memengaruhi kehidupan mereka”Hans Coulson”.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dianggap sebagai kemajuan dalam sistem demokrasi yang sedang dikembangkan di Indonesia. Dengan cara ini, pemerintahan yang terpilih diperkuat karena sesuai dengan kehendak rakyat yang terungkap dalam pemilu. Mengadakan pemilihan umum lokal untuk memilih kepala daerah melalui proses demokratis yang bebas, adil, dan tanpa kekerasan. Harapannya agar warga bisa memilih pemimpin sesuai keinginan mereka dan sesuai dengan kebutuhan wilayah, yang didukung oleh mayoritas penduduk. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah harus menjadi jalan keluar dari kekurangan pemimpin nasional. Perkembangan politik dan demokrasi di tingkat pusat dipengaruhi oleh kondisi politik dan demokrasi di tingkat daerah. Pilih kepala daerah yang adil penting untuk proses pembangunan politik dan sosial demokrasi masyarakat. Pilkada merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan demokrasi dan mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif.
Saat ini, demokrasi di Indonesia mempunyai banyak manfaat dari sudut pandang budaya.Namun dalam hakikat demokrasi, kita harus menerima dan memahami bahwa sistem demokrasi kita selalu penuh kekhawatirandan ada rasa pesimisme. Demi kemajuandemokrasi kita.menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah langsung sejak tahun 2005 terus memberikan hasil negatif, yang pada akhirnya mengarah pada demokrasi iklim yang jauh dari pemimpin daerah pada saat itu pemungutan suara dilakukan untuk memvalidasi kepentingan. pejabat di tingkat senior, dan hal ini jauh dari prinsip demokrasi.
Perilaku Umum Politik Uang dapat digolongkan negatif jika programnya terstruktur, tersebar luas, dan sistematis. bagian ini penting dalam penyelenggaraan kebijakan moneter sebagaimana disebutkan dalam UU Pilkada yakni UU Nomor 10 Tahun 2016. Saat ini diartikan karenadan metode Masif serta pelanggaran di semua TPS sangat mirip. Modal sosial menyeimbangkannya dan akhirnya menggunakan uang sebagai alat untuk membeli suara pemilih. Di sisi lain,lemahnya sikap sebagian pemilih terhadap kebijakan moneter akan memberikan ruang lebih besar bagi peningkatan kebijakan moneter.Mengevaluasi undang-undang terkait peradilan pidana Kebijakan moneter harus dilanjutkan untuk menciptakan efek jera terhadap pekerja. Di sisi lain, pendidikan politik masyarakat harus diajarkan agar memiliki kejelasan dan kedewasaan berpolitik sehingga tercipta lingkungan demokrasi yang baik yang tidak memperhitungkan segala bentuk dan cara mencari uang.
(Zainal Arifin)